Warga Pulau Rempang Rebut Kembali Pos Anak Sekolah di Simpang Dapur Enam

Telegrapnews.com, Batam – Warga Pulau Rempang berhasil merebut kembali sebuah pos di Simpang Dapur Enam, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Jumat (30/8/2024) kemarin. Pos ini sebelumnya dijadikan posko terpadu oleh pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.

Pos ini awalnya dibangun dari iuran warga. Kemudian digunakan sebagai tempat anak-anak sekolah menunggu angkutan agar terlindung dari hujan dan panas.

Menurut Asmah, salah satu warga yang terlibat dalam aksi tersebut, pos ini dijaga oleh tim Direktorat Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Satpol PP.

“Hampir setahun ini anak sekolah menunggu di tempat lain. Padahal kami buat pos ini untuk anak-anak kami supaya tidak kena hujan, tidak panas,” ungkap Asmah.

Setelah merebut kembali pos tersebut, warga menutupnya dan memasang spanduk sebagai tanda pengembalian fungsi pos untuk kepentingan anak-anak sekolah.

Aksi ini disaksikan oleh petugas Ditpam, Satpol PP, aparat TNI dan Polri, serta perwakilan dari Kelurahan Sembulang dan RW Tanjung Banon.

Boy Event Sembiring dari Tim LBH Solidaritas Nasional untuk Rempang mengungkapkan bahwa Tim Terpadu dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Ditpam berencana membangun posko terpadu di Sei Buluh, Kelurahan Sembulang. Namun, rencana ini ditolak warga. Alasannya, lokasi yang direncanakan merupakan pos kamling yang dibangun warga dan digunakan oleh anak-anak sekolah.

“Kami menilai pendekatan keamanan di Pulau Rempang harus dihentikan. Karena menimbulkan ketakutan di tengah warga,” tegas Boy Event Sembiring. Ia juga menambahkan bahwa warga Pulau Rempang masih trauma akibat tragedi kemanusiaan yang terjadi pada 7 September 2023.

Atas situasi ini, Boy Event Sembiring dan pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo untuk menarik mundur aparat keamanan dari Pulau Rempang. Melakukan evaluasi terhadap PSN Rempang Eco City, serta mencabut proyek tersebut dari daftar proyek strategis nasional.

Mereka juga meminta dibentuknya tim independen. Tim mesti melibatkan masyarakat sipil untuk mengevaluasi penggunaan kekuatan aparat dalam menangani konflik agraria di wilayah tersebut.