140 KK Warga Teluk Bakau, Batam, Tertindas; Mahasiswa Katolik Bertindak

Telegrapnews.com, Batam – Kelompok masyarakat Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Batam menggelar aksi demonstrasi di tiga lokasi. Mereka menuntut keadilan atas nasib 140 Kepala Keluarga yang terdampak pengalokasian lahan.

Ketua Komisariat PMKRI Kota Batam Simeon Senang kepada telegrapnews.com Senin (28/10/2024) sore mengatakan pihaknya menggelar aksi akibat adanya perlakuan tidak adil dan tindakan sewenang-wenang yang dialami 140 Kepala Keluarga di Teluk Bakau Kecamatan Nongsa.

“Kami menerima aduan dari 140 KK di Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa yang mengalami ketidakadilan atas pengalokasian lahan dari BP Batam kepada perusahan PT CBP yang berlokasi di Harbourbay. Atas pengaduan tersebut kita menggelar aksi agar pemerintah dan perusahan mendengarkan jeritan hati masyarakat yang tertindas ini,” kata Simeon.

Selain ke kantor perusahan, pengunjuk rasa juga menggelar aksi di kantor Kodim 0136/ Batam. Hal ini dilakukan karena adanya oknum TNI aktif inisial Tjg yang diduga menjadi beking kegiatan perushaaan tersebut.

“Benar, kita gelar aksi di Kodim Batam, karena dari pengaduan masyarakat kita dapat keterangan adanya oknum TNI aktif yang menjadi beking perusahaan,” ujar Simeon menjelaskan.

Ia menjelaskan, pihaknya tidak mendapatkan respon positif dari beberapa oknum yang dengan sengaja memamerkan senjata api kepada para pendemo, sehingga para demonstran merasa terintimidasi.

“Negara kita adalah negara demokrasi. Kegiatan demontrasi adalah hal yang dibenarkan, namun sayangnya Kodim Batam tidak memberikan respon yang positif dari aksi yang kami lakukan, maka dari itu PMKRI Batam akan melaporkan tindakan tidak positif dari Kodim Batam ke PMKRI Pusat untuk selanjutnya dilaporkan ke Panglima TNI dan Markas Besar Angaktan Darat (Mabesad),” terangnya.

Tidak berhenti sampai di situ, demonstrasi juga dilakukan di gedung DPRD Kota Batam. Dengan sikap tegas PMKRI Batam minta DPRD Batam khususnya Komisi I segera mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan semua pihak yang terkait dalam peristiwa ini.

“Kami minta DPRD Batam khususnya Komisi I segera menggelar RDP dengan semua pihak yang terkait dalam permasalahan ini. Tujuan kami jelas masyarakat terdampak harus mendapatkan keadilan,” tegas Simeon.

Penulis: lcm