Telegrapnews.com, Jakarta – Komisi VI DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas berbagai polemik pengelolaan lahan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pembentukan panja ini dilakukan setelah menerima aspirasi dari masyarakat adat Melayu serta tujuh pengusaha lokal yang merasa dirugikan.
“Ada dua perusahaan termasuk aspirasi dari masyarakat adat Melayu yang datang ke sini, serta tujuh pengusaha lokal,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Nurdin Halid, dalam rapat dengan Menteri Koperasi, BP Batam, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) pada Rabu, 12 Februari 2025.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam panja ini adalah perobohan Hotel Purajaya Batam, yang dianggap memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Melayu. Nurdin menilai keputusan BP Batam untuk merobohkan hotel tersebut tidak adil bagi pengusaha lokal.
“Hotel itu adalah hotel pejuang. Sebelum ada investasi besar di Batam, hotel itu sudah berdiri. Kenapa harus dirobohkan?” tegasnya.
Menurutnya, perobohan Hotel Purajaya merupakan bukti adanya permasalahan dalam kebijakan pengelolaan lahan oleh BP Batam.
Ia juga menyoroti dugaan ketidakadilan terhadap pengusaha lokal, di mana lahan yang telah dikembangkan oleh investor justru dialihkan ke pihak lain.
“Seharusnya ada solusi terbaik, bukan langsung dirobohkan. Ini dzolim dan tidak adil bagi pengusaha lokal,” tambah Nurdin.
Komisi VI DPR berencana mendalami kebijakan lahan BP Batam melalui panja, termasuk kemungkinan adanya praktik mafia lahan.
Nurdin juga menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, hadir dalam rapat panja untuk memberikan klarifikasi.
Sebelumnya, masyarakat adat Melayu telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI terkait dugaan mafia lahan di Batam, khususnya menyangkut keberadaan Hotel Purajaya.
Ketua Harian Saudagar Rumpun Melayu Provinsi Kepri, Dato’ Wira Zulkamirullah, mendesak agar DPR segera menindaklanjuti hasil RDPU tersebut.
“Kami ingin ada kejelasan dari hasil rapat dengan Komisi VI DPR. Masalah mafia lahan di Batam harus mendapat jawaban dan solusi,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Dengan pembentukan panja ini, Komisi VI DPR berharap dapat mengurai berbagai persoalan lahan di Batam dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil bagi masyarakat dan pengusaha lokal.
Editor: dr
 untuk membahas berbagai polemik pengelolaan lahan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam){kind=link}