Headline

Baleg DPR Tunda Putusan MK tentang Ambang Batas Pilkada, RUU Baru Akan Menetapkan Aturan Baru

Telegrapnews.com, Jakarta – Badan Legislasi DPR RI telah memutuskan untuk menunda implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR yang berlangsung pada Selasa, 20 Agustus 2024, Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi, memimpin diskusi terkait perubahan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk menyesuaikan pasal-pasal dalam RUU Pilkada dengan memasukkan amandemen terkait putusan MK terbaru. Baleg DPR mengusulkan perubahan pada pasal 40 RUU Pilkada sebagai berikut:

Pasal 40 RUU Pilkada:

(1) Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah tersebut.

Perubahan ini tetap sejalan dengan ketentuan dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada.

Selain itu, pasal baru juga ditambahkan untuk mengatur ambang batas bagi partai politik tanpa kursi di DPRD Provinsi dengan kriteria sebagai berikut:

(2) Untuk pendaftaran calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, partai politik harus memenuhi persyaratan suara sah berdasarkan jumlah penduduk provinsi:

  • Provinsi dengan jumlah penduduk hingga 2 juta jiwa: minimal 10%.
  • Provinsi dengan jumlah penduduk antara 2 juta hingga 6 juta jiwa: minimal 8,5%.
  • Provinsi dengan jumlah penduduk antara 6 juta hingga 12 juta jiwa: minimal 7,5%.
  • Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa: minimal 6,5%.

DIM RUU Pilkada ini direncanakan akan diajukan ke rapat paripurna pada Kamis, 22 Agustus 2024. Jika disetujui, perubahan ini akan berdampak pada partai-partai besar seperti PDIP, yang saat ini memiliki 850.174 suara di DPRD Jakarta dan harus mematuhi ketentuan ambang batas baru untuk Pilkada Jakarta 2024 dan daerah lainnya.

Sumber: bisnis

Share

Recent Posts

  • Kepri

Kapolda Kepri Ikuti Launching Ditres dan Satres PPA-PPO serta Bedah Buku Strategi Polri Pemberantasan TPPO

Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin saat mengikuti Launching Direktorat dan Satres PPA-PPO. F. Istimewa…

1 jam ago
  • Nasional

Presiden Prabowo Jajaki Kerja Sama dengan 24 universitas top di Inggris

Presiden Prabowo Subianto (empat kiri) menyambangi Lancaster House di London, Inggris, untuk menemui Wakil Perdana…

2 jam ago
  • Hukum Kriminal

KPK Resmi Tetapkan Wali Kota Madiun Sebagai Tersangka, Amankan Uang Rp 550 Juta saat OTT

gedung KPK. f. istimewa TelegrapNews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wali Kota Madiun,…

8 jam ago
  • Nasional

Eks Wamenaker Akui Terima Uang Rp 3 Miliar Terkait Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemenaker

Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer saat menghadiri sidang. f jawapos.com TelegrapNews.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan…

1 hari ago
  • Nasional

KPK Tangkap Tangan Wali Kota Madiun dan Kadis PUPR Terkait Fee Proyek dan CSR

Wali Kota Madiun saat tiba di kantor KPK usai tangkap tangan terkait fee proyek. f.jawapos.com…

1 hari ago
  • Kepri

Sempena HPN, PWI Kepri Kirim Tiga Anggotanya untuk Ikuti Retret di Akmil

telegrapNews.com - Dalam rangka road to Hari Pers Nasional Tahun 2026, dan juga sebagai penguatan…

1 hari ago