Jelang Akhir Jabatan Jokowi, Indonesia Impor 3,6 Juta Ton Beras

Telegrapnews.com, Batam – Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia masih terus melakukan importasi beras. Hingga 13 Oktober 2024, realisasi impor beras telah mencapai 3,6 juta ton.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Epi Sulandari.

Epi menjelaskan bahwa pengadaan beras dan gabah dalam negeri hingga saat ini telah mencapai 1.014.723 ton.

Baca juga: Pohon Tumbang Akibat Hujan Deras di Sekupang, Polsek dan Warga Lakukan Evakuasi

“Pada bulan September lalu, pengadaan beras dalam negeri mencapai 124 ribu ton. Ini merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk bulan tersebut,” ujarnya seperti dikutip tribunnews, Senin (14/10/2024).

Ia menambahkan, pada bulan ini, hingga 13 Oktober, realisasi pengadaan beras telah mencapai 61.172 ton. Hal ini sudah lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

“Bisa jadi nanti sampai akhir Oktober jumlah ini bisa lebih besar lagi,” kata Epi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Senin (14/10/2024).

Baca juga: Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan 266.600 Benih Lobster di Perairan Bintan

Di samping pengadaan lokal, Bulog juga melanjutkan penugasan impor untuk memastikan ketersediaan stok beras sebanyak 1,2 juta ton pada akhir tahun. Per 13 Oktober, realisasi impor telah mencapai 3,6 juta ton, dengan 2,8 juta ton sudah masuk ke gudang, sedangkan sisanya masih dalam proses pemuatan dan perjalanan.

Kuota Beras 2024

Pada tahun ini, Indonesia memiliki kuota importasi beras sebanyak 3,6 juta ton. Bulog telah merealisasikan seluruh kuotanya.

Epi juga menyebutkan bahwa jumlah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog saat ini sebanyak 1.248.953 ton. Jika ditambah dengan stok beras komersial sebanyak 257.371 ton, total stok di gudang Bulog mencapai 1.506.324 ton.

Baca juga: Imam Besar Istiqlal Beri Tanggapan dan Mendukung Pemberian Makan Gratis untuk Siswa dan Siswi

“Stok ini sudah kami sebarkan ke seluruh Indonesia, baik untuk keperluan bantuan pangan. Serta untuk kebutuhan estimasi SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan),” ujar Epi.

Situasi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan beras di tengah tantangan yang dihadapi, termasuk kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Editor: denni risman