Telegrapnews.com, Batam – Bea Cukai Batam berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 266.600 ekor benih lobster di perairan Wisata Joyo Resort, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Sabtu (12/10/2024). Baby lobster tersebut rencananya akan diselundupkan secara ilegal ke luar perairan Indonesia.
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Zaky Firmansyah, menjelaskan bahwa penindakan ini dilakukan setelah mendapatkan informasi tentang sebuah high speed craft (HSC). Mereka diduga akan menyelundupkan benih lobster menuju Malaysia.
Baca juga: Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan 275 Ribu Benih Lobster di Perairan Pulau Topang
“Berdasarkan informasi intelijen, kami berkoordinasi dengan Tim Operasi Jaring Sriwijaya untuk melakukan pengawasan laut berlapis,” ujar Zaky.
Operasi pengejaran dilakukan cukup panjang karena pelaku berusaha melarikan diri. Namun, dengan kesiapan tim, kapal berhasil dihentikan di pantai Pulau Wisata Joyo Resort, Kabupaten Bintan.
Setelah dilakukan pemeriksaan, HSC berukuran 15 x 2,5 meter dengan mesin Yamaha 4 x 300 PK tersebut diketahui membawa 53 box berisi 266.600 ekor benih lobster. Terdiri dari 261.000 ekor benih lobster pasir dan 5.600 ekor benih lobster mutiara. Potensi kerugian negara akibat penyelundupan ini diperkirakan mencapai Rp26,9 miliar.
Baca juga: Operasi Bea Cukai Kepri Berhasil Tangkap Penyelundup Benih Lobster di Perairan Selat Pengelap
Operasi Berubah
Zaky mengungkapkan bahwa modus penyelundup kini telah berubah. Biasanya mereka melakukan operasi di malam hari, kini beralih ke siang hari.
“Namun, tim kami sudah mengantisipasi perubahan modus ini dengan patroli rutin dan pengawasan ketat,” tambahnya.
Keberhasilan penindakan ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara Bea Cukai Batam, PSO Batam, dan Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau. Operasi didukung kapal BC11001, BC10029, BC1601, dan BC20003.
Atas tindakan penyelundupan ini, pelaku dapat dijerat Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Serta Pasal 88 jo Pasal 16 ayat 1 dan/atau Pasal 92 jo Pasal 26 ayat 1 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan UU No. 44 Tahun 2009. Pasal 87 jo Pasal 34 UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp3 miliar.
Editor: denni risman
