Telegrapnews.com, Batam – Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar menuai kritik terkait pernyataan kontradiktif mengenai biaya haji tahun 2025. Sebelumnya, Nasarudin menyebutkan bahwa biaya haji untuk tahun 2025 akan turun, namun dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI pada Senin, 30 Desember 2024, ia justru mengusulkan kenaikan biaya haji yang dibebankan kepada jemaah.
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Demokrat, Nanang Samodra, mempertanyakan usulan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1446 H/2025 H yang melonjak.
Meskipun total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jemaah turun, Nanang mencatat ada peningkatan komponen Bipih yang kini mencapai 70% dari total BPIH, dari sebelumnya hanya 60% pada tahun 2024.
“Memang ada penurunan BPIH dari tahun lalu, namun yang membingungkan, komponen Bipih justru naik menjadi 70%. Sementara nilai manfaat turun menjadi 30%. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Pak Menteri sebelumnya,” ujar Nanang.
Nanang juga mengungkapkan bahwa sebelumnya jemaah membayar Bipih sebesar Rp 56 juta. Namun kini Kemenag mengusulkan Bipih naik menjadi Rp 65 juta.
“Artinya, masyarakat yang kemarin membayar Rp 56 juta, kini harus membayar Rp 65 juta,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Menag Nasarudin Umar menjelaskan bahwa rata-rata BPIH untuk tahun 2025 sebesar Rp 93.389.684. Sementara nilai manfaat yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp 28.016.905,5.
Namun, perubahan komponen biaya ini tetap menjadi sorotan. Mengingat adanya perbedaan signifikan dengan pernyataan awal Menag yang menjanjikan penurunan biaya haji.
Editor: dr
