Prabowo Soroti Biaya Mahal Pilkada, Usul Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Telegrapnews.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terkait tingginya biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung.

Dalam pidatonya pada perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, pada Kamis malam, 12 Desember 2024, Prabowo menyarankan agar sistem pemilihan kepala daerah dialihkan menjadi pilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Prabowo menyebutkan, biaya Pilkada yang mahal memerlukan perhatian serius.

“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” ujarnya.

Baca juga: KPK Geledah 21 Lokasi Terkait OTT Pj Wali Kota Pekanbaru, Sita Uang Rp 1,5 Miliar dan USD 1.021

Menurutnya, jika Pilkada dilakukan oleh DPRD, negara dapat menghemat triliunan rupiah, yang kemudian bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Presiden juga menyinggung efisiensi yang bisa didapatkan dengan memilih kepala daerah melalui DPRD.

“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik,” ujar Prabowo.

Dia menambahkan bahwa sistem seperti ini akan mempermudah transisi kepemimpinan tanpa membebani anggaran.

Prabowo mengacu pada praktik di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, yang dinilai efisien karena sistem mereka yang mengizinkan DPRD memilih gubernur dan wali kota setelah pemilihan anggota DPRD.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien seperti Malaysia. Bahkan juga India. Mereka sekali memilih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itulah yang memilih gubernur, walikota,” kata Prabowo.

Baca juga: Sri Mulyani Tetapkan Harga Jual Eceran Rokok 2025, SKT dan SPT Naik Hingga 18,62%

Usulan PKB

Usulan perubahan sistem Pilkada juga sempat dilontarkan oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid.

Jazilul mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD tingkat provinsi karena biaya Pilkada yang sangat besar, seperti di Jawa Barat yang menghabiskan lebih dari Rp 1 triliun.

“Itu bukan anggaran yang kecil. Kalau yang Rp 1 triliun itu diberikan ke salah satu kabupaten di NTT, misalnya, itu bisa membuat ekonomi bangkit,” kata Jazilul.

Namun, Titi Anggraini, peneliti dari Perludem, menilai perubahan sistem Pilkada tersebut bisa menimbulkan masalah baru. Menurutnya, mengganti sistem langsung menjadi tidak langsung bisa mengurangi partisipasi masyarakat dan menguatkan politik transaksional.

Baca juga: Rakerda Kejati Kepri 2024: Dorong Optimalisasi PNBP untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

“Pilkada oleh DPRD merupakan cara penyelesaian masalah dengan masalah,” kata Titi.

Titi menambahkan bahwa pemilihan langsung justru mempersempit peluang terjadinya politik transaksional dan memperkuat hak rakyat untuk berpartisipasi.

Dia juga menekankan pentingnya reformasi partai politik dan perbaikan regulasi pemilihan langsung yang ada saat ini, untuk menciptakan proses yang lebih adil dan demokratis.

Dengan adanya perdebatan ini, masyarakat dan para pengamat politik berharap dapat menemukan solusi terbaik untuk meningkatkan efisiensi Pilkada tanpa mengurangi hak dan partisipasi aktif warga dalam menentukan pemimpin daerah mereka.

Editor: dr