TelegrapNews.com — DPD Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kota Batam menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bareskrim Mabes Polri atas ketegasan menindak dua pelanggaran besar di Batam: peredaran narkoba di Tempat Hiburan Malam serta praktik perjudian yang menyamar sebagai gelanggang permainan di kawasan Nagoya.
“Dalam waktu singkat, dua kasus besar yang meresahkan masyarakat berhasil diungkap. Ratusan orang diamankan—32 orang dari penggerebekan THM dan 197 orang dari praktik perjudian Nagoya Game Zone. Langkah tegas dan cepat ini patut diapresiasi dan dijadikan teladan,” ujar Ketua DPD IPK Kota Batam, Devin Hutabarat.
Namun di sisi lain, hal ini memunculkan kegelisahan sekaligus pertanyaan besar di tengah masyarakat: mengapa harus Mabes Polri yang turun langsung dari Jakarta, bukan Polresta Barelang maupun Polda Kepri yang sehari-hari mengemban amanah menjaga wilayah ini?
“Ini menjadi pertanyaan yang berkembang luas di masyarakat. Mengapa harus menunggu turun tangan pusat baru ada penindakan? Padahal praktik ini beroperasi secara terbuka, terang-terangan, dan sudah diketahui banyak orang,” tegas Devin.
Praktik perjudian yang menyamar sebagai gelanggang permainan, lanjutnya, sudah merata di hampir seluruh kecamatan di Kota Batam—berlangsung bertahun-tahun tanpa hambatan, dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi muda serta tatanan sosial masyarakat.
“Kami berdiri bersama masyarakat menolak keras segala bentuk kejahatan yang merusak masa depan kota ini—baik narkoba maupun perjudian yang berpura-pura menjadi hiburan keluarga. Yang sangat disayangkan, kejahatan ini sudah berakar lama di tanah ini. Muncul pertanyaan mendasar yang tak bisa diabaikan: seandainya Mabes Polri tidak turun hari ini, apakah kejahatan ini akan terus dibiarkan berlangsung tanpa henti?”
Oleh karena itu, DPD IPK Kota Batam menuntut:
- Pertanggungjawaban dan penjelasan resmi mengapa pelanggaran yang nyata ini dibiarkan berlangsung lama;
- Evaluasi kinerja menyeluruh aparat penegak hukum setempat;
- Tindakan tegas dan berkelanjutan agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali.
“Kepercayaan publik tidak boleh dipertaruhkan. Kepercayaan itu harus dijaga dengan tindakan nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas atau janji yang tak ditepati,” tegas Devin.
“Kami dari IPK akan terus bersuara lantang, berdiri di barisan terdepan menjaga masa depan pemuda Batam dari segala ancaman yang merusak akhlak, menggerus ekonomi rakyat, dan menghancurkan masa depan mereka. Keadilan dan ketegasan harus berlaku untuk semua, tanpa pandang bulu,” tutup Devin.(*)