Presiden Prabowo Subianto Hapus Utang UMKM, Bukti Keberpihakan pada Ekonomi Rakyat

Telegrapnews.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penghapusan utang untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2024, pada Rabu (6/11/2024).

Langkah ini disambut baik oleh berbagai pihak sebagai bukti nyata dukungan pemerintah terhadap ekonomi rakyat.

Ketua Dewan Pembina Relawan Muda Prabowo-Gibran (RMPG), Khalid Zabidi, menilai bahwa kebijakan ini mencerminkan keberpihakan Pemerintah Prabowo terhadap nasib masyarakat kecil.

Baca juga: HNSI Gandeng PSDKP Batam Usut Dugaan Pengrusakan Hutan Mangrove di Piayu Laut

“Penghapusan utang UMKM ini menunjukkan bahwa Prabowo memprioritaskan ekonomi rakyat, terutama mereka yang baru mulai bangkit setelah pandemi Covid-19 dan terancam oleh krisis pangan global akibat konflik geopolitik,” ujar Khalid pada Jumat (8/11/2024).

Menurut Khalid, kebijakan ini tidak hanya meringankan beban 66 juta pelaku UMKM, yang berkontribusi hingga 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan dan daya beli masyarakat.

“Peran UMKM sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan kepercayaan pelaku usaha dan daya beli rakyat semakin meningkat,” tambah politisi Partai Golkar tersebut.

Baca juga: Dukung Dua Periode, Warga Lingga Puji Kepedulian Ansar Ahmad pada Nelayan

Lebih lanjut, Khalid menyebutkan bahwa kebijakan ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Pemerintahan Prabowo merencanakan pencapaian target tersebut melalui kebijakan industrialisasi. Meliputi penguatan kedaulatan pangan, hilirisasi energi dan mineral, serta pengembangan ekonomi hijau.

“Kebijakan penghapusan utang ini membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat. Dukungan rakyat sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan industrialisasi berjalan dengan baik,” tutup Khalid.

Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah dalam membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

Penulis: lcm